Mengintip Rumah Mewah Sepupu Nazar di Riau

Rumah M Nasir di Pekanbaru, Riau

Sepupu buronan polisi internasional Muhammad Nazaruddin, Muhammad Nasir, sudah dicekal dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan Wisma Atlet di Palembang, Sumatera Selatan. M Nasir sudah sepekan tidak kembali ke rumahnya di Pekanbaru, Riau. 

"Bapak sudah seminggu pergi," kata Agus, penjaga rumah M Nasir yang ditemui boy-malik3 di kediamannya, Jalan Utama Sari 31, Pekanbaru, Riau, Kamis petang 21 Juli. 

Menurut Agus, angggota DPR RI daerah pemilihan Riau itu sudah satu minggu tidak pulang ke rumahnya. Agus tidak mengetahui kemana sang majikan pergi. 

Dari pantauan boy-malik3, rumah bercat putih dan krem itu terlihat mewah. Bangunannya luas dan berlantai dua. Rumah dikelilingi dengan pagar dan tembok tinggi. Pintu masuk selalu terkunci.

Di dalam perkarangan rumah terlihat dua unit mobil sedang  parkir. Satu unit berada di depan pintu masuk utama rumah. Satu lagi ditutupi dengan kain khusus penutup mobil."Benar, itu adalah rumah M Nasir," kata Edi, tetangga Nasir.

Edi mengaku sudah lama kenal M Nasir. "Dia tetangga saya, saya sudah lama kenal dengan Nasir. Tapi dengan Nazaruddin saya kurang kenal," aku Edi.

Edi menambahkan, selama ini pergaulan Nasir dengan dia dan tetangga lainnya cukup bagus. "Dia orangnya baik," sebutnya.

Politisi Partai Demokrat ini dicekal oleh Kementerian Hukum dan HAM atas permintaan KPK. Surat cegah itu dikeluarkan untuk kepentingan penyidikan kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games 2011, di Palembang, Sumatera Selatan yang diduga juga melibatkan M Nasir.

Read More

05.42 | 1 komentar

RUU BPJS Buntu, Presiden Diminta Turun Tangan

Aksi Jaminan Sosial

Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Pramono Anung, mengatakan jika pekan depan pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial masih juga alot, maka pimpinan DPR akan turun tangan.

Saat ini, pembahasan masih alot mengenai siapa instansi yang akan menangani jaminan sosial tersebut. Pimpinan DPR akan turun tangan untuk mengesahkannya dalam masa persidangan ke IV ini. "Sebenarnya BPJS ini kan dalam perspektif apa mau dilihat," ujar Pram di DPR RI, Jakarta, Kamis 14 Juli 2011.

Pram menilai masih ada keengganan dari masing-masing BUMN, yang diberikan amanah melaksanakan jaminan sosial, untuk mengubah diri pada pekerjaan dua lembaga BPJS, yaitu lembaga khusus yang menangani jaminan sosial jangka pendek (kecelakaan kerja dan kesehatan) dan lembaga khusus menangani jaminan sosial jangka panjang (kematian dan pensiun).

"Persoalannya adalah BUMN-BUMN yang selama ini mendapatkan privilege menangani itu pasti tidak rela untuk katakanlah menyerahkan kepada dua badan BPJS," kata Pram.

"Rapat pimpinan kemarin pun memutuskan kalau sampai Senin minggu depan masih buntu, maka pimpinan akan turun tangan supaya hal itu bisa cepat disahkan," kata Pram.

Seperti apa bentuk konkret 'turun tangannya' pimpinan DPR?

"Ya kami segera komunikasi dengan pemerintah. Kalau dalam tingkat pansus mengalami kebuntuan, ya sesuai dengan rapat konsultasi dengan Presiden kemarin, ya...Presiden juga harus turun tangan. Karena BPJS ini merupakan salah satu undang-undang yang prioritas. Bukan hanya bagi DPR, tapi juga bagi pemerintah dan rakyat Indonesia," kata Pram.

Pimpinan DPR, lanjut Pram, mengharapkan bahwa dalam persidangan ini masih akan ada sekitar 6 sampai 7 RUU yang akan disahkan. Diantaranya adalah RUU tentang Rumah Susun, RUU Komoditi Berjangka, RUU Komisi Yudisial, dan lain-lain.

Read More

23.15 | 0 komentar

Orang Dekat Kebal Hukum? Ini Tanggapan SBY

Presiden SBY

Susilo Bambang Yudhoyono dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat menggelar konferensi pers malam ini. Salah satu isu yang disampaikan adalah kesan bahwa orang-orang dekatnya kebal hukum.

"Saat ini sedang dikampanyekan di berbagai daerah di kalangan generasi muda dan konmunitas masyarakat, seolah kader Partai Demokrat dan orang-orang dekat SBY tak tersentuh hukum," kata Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin, 11 Juli 2011 malam. 

Maksudnya, jelas SBY, yang melakukan tindakan korupsi tidak akan dihukum. "Terhadap ini, yang mendengar, silakan bertanya langsung pada penegak hukum benar atau tidak," tukas dia. "Cek apakah benar seperti itu."

SBY menegaskan, Indonesia merupakan negara hukum dan keadilan. Apalagi, di alam demokrasi saat ini semua serba transparan. "Jangan ada fitnah, kabar bohong. Silahkan saudara mengecek demi tegaknya keadilan." 

Dia tidak menjelaskan kader Demokrat yang dimaksud. Namun, kader Demokrat yang belakangan ini disorot adalah Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Demokrat yang terjerat kasus dugaan korupsi.  Dia kini kabur dan tidak diketahui di mana keberadaannya. 

Awalnya ia dikabarkan berada di Singapura, namun belakangan muncul konfirmasi dari Kementerian Luar Negeri Singapura,  Nazaruddin tak ada di sana. Ia lalu disebut-sebut berada di Malaysia atau Vietnam.

Read More

15.48 | 0 komentar

Aburizal Gaungkan Negara Kesejahteraan

Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie 

Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie, kembali menggaungkan konsep pembangunan ekonomi negara kesejahteraan(welfare state). Menurut Aburizal, negara kesejahteraan adalah sebuah jalan tengah yang pas bagi Indonesia.

“Konsep ini merupakan modernisasi dari pengalaman-pengalaman ekstrem pembangunan di berbagai negara maju,” kata Aburizal dalam Seminar Nasional Politik dan Ekonomi Pancasila yang digelar Fraksi Golkar di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 7 Juli 2011.

Dalam seminar bertajuk ‘Revitalisasi Pancasila di Era Globalisasi’ itu, Aburizal menjelaskan, dengan konsep negara kesejahteraan, pemerintah dan seluruh pihak yang terkait dengan pembangunan ekonomi, harus menyadari bahwa kepentingan dan kemandirian negara adalah instrumen utama untuk memajukan kesejahteraan rakyat.

Mantan Menkokesra itu menekankan, dalam mendorong pembangunan ke arah negara kesejahteraan itu, Pancasila mutlak dibutuhkan. Oleh karena itu, dia mengimbau semua pihak dan kekuatan politik untuk bersaing serta berlomba-lomba memperkuat dan mematangkan kerangka realisasi dan operasionalisasi Pancasila dalam kehidupan keseharian di negeri ini.

Aburizal juga mengingatkan seluruh elemen bangsa untuk selalu mempertahankan martabat dan harga diri bangsa di era globalisasi ini. “Kita negara besar, maka kita harus bersikap sebagai negara besar, bukan sebagai negara kecil yang terombang-ambing dalam peraturan negara-negara besar lainnya,”  tegas Aburizal.

Read More

23.26 | 0 komentar

Ruhut Sitompul: Nazaruddin Pasti Dipecat

Tak hanya dipolisikan oleh para kader Demokrat, atas kasus dugaan pencemaran nama baik sang ketua umum, Anas Urbaningrum, karier politik Muhammad Nazaruddin juga terancam segera berakhir.

Sinyalemen itu diperkuat pernyataan Ketua Departemen Komunikasi dan informasi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Kata dia, Nazar layak dipecat karena sudah merusak citra partai dengan melakukan pembohongan. "Sudah pasti dipecat. Anas (Anas Urbaningrum), Ibas (Sekjen Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono) sudah melayangkan surat kemarin," kata Ruhut di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis 7 Juli 2011.

Ditambahkan Ruhut, setelah mengkaji apa yang disampaikan Nazaruddin -- melalui BlackBerry Messenger -- pihaknya menilai itu tidak benar. Kata 'si Poltak' Nazar pembohong. "Apa yang dikatakannya tentang Anas tidak benar," kata dia. Ruhut menegaskan, ia mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut Nazaruddin secara tuntas.

Terkait misteri di mana Nazaruddin, Ruhut mengaku tak yakin informasi yang menyatakan Nazaruddin tak pernah ke Singapura. "Bisa jadi saat ini nazar memiliki paspor ganda," kata dia.

Soal apakah Nazaruddin akan dipecat sebelumnya disampaikan Wakil Fraksi Demokrat, Sutan Bhatoegana. Kata dia, partainya tidak bisa memecat Muhammad Nazaruddin sebagai kader.

"Kalau kader itu mana ada orang diberhentikan dari kader," kata Sutan kepadaVIVAnews.com, Kamis 7 Juli 2011. "Jangankan Nazaruddin, perampok saja boleh jadi kader Demokrat. Partai ini sangat terbuka."

Pemecatan, tambah dia, hanya bisa dilakukan pada jabatan tertentu. Bukan keanggotaan. "Yang bisa diberhentikan itu jabatan seperti pengurus dan dari anggota dewan," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPP Demokrat, Pasek Suardika mengatakan Demokrat sedang memroses pemecatan Nazaruddin sebagai kader Demokrat. "Prosesnya sedang mengarah ke sana," kata Suardika kemarin.

Menurut Suardika, Nazaruddin tidak lagi berkomitmen menjaga nama baik partai. "Tak menjalankan tugas di DPR, keluarkan Blackberry Messenger fitnah, dan dia jadi tersangka. Dia juga tidak mematuhi perintah organisasi untuk pulang," katanya.

Read More

22.27 | 0 komentar

Gerindra: Wajar Jika Rakyat Tak Puas SBY

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono kembali anjlok. Survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap SBY kini berada di bawah 50 persen.

Tingkat kepuasan simpatisan Partai Gerindra paling rendah diantara simpatisan partai lainnya.

Terkait hasil survei itu, Ketua Umum Gerindra, Suhardi menyatakan wajar jika rakyat tak puas dengan performa kepemimpinan SBY saat ini.

"Saya rasa wajar jika rakyat tidak puas. Kinerjanya juga nggak bagus," kata Suhardi saat berbincang dengan boy-malik3.com, Minggu malam.

Menurut dia, buruknya pemerintahan SBY itu banyak dipengaruhi oleh kinerja para menteri dan pembantu lainnya. Menurut dia, para pembantu Presiden itu kurang cakap dalam menjalankan tugasnya. "Para pembantunya tidak profesional. SBY tidak memilih orang-orang yang tepat," kata Suhardi.

Dia mengatakan, para pembantu SBY itu terlalu banyak studi banding, tanpa memperhatikan rakyat yang harus mereka urus. "Masak SBY memilih orang yang baru belajar, sedikit-sedikit studi banding. Kalau menteri belajar, DPR belajar terus, kapan kita kerjanya."

Selain itu, kata Suhardi, pemerintahan SBY juga tidak menerapkan pemerataan pembangunan. Menurut dia, pola pembangunan SBY hanya terkonsentrasi di perkotaan saja. "Di kota pembangunannya luar biasa. Tapi di desa-desa, para petani tidak diberdayakan," kata dia.

Dari hasil survei menunjukkan hanya 25 persen simpatisan Gerindra yang puas dengan SBY.

Simpatisan PKS menempati peringkat terendah kedua, dengan tingkat kepercayaan 40 persen. Sementara simpatisan PDIP yang puas dengan SBY hanya 40,7 persen.

Kemudian, simpatisan Partai Golkar yang masih puas dengan SBY masih relatif tinggi, yaitu 47,2 persen. Sementara, simpatisan Partai Demokrat yang menyatakan puas kepada SBY hanya 50,5 persen. Padahal Demokrat adalah partai yang didirikan SBY.

Read More

20.18 | 0 komentar

DPR: Jangan Kirim TKI ke Arab Saudi

Demo dukung TKW Ruyati di Kedubes Arab Saudi 

Hukuman pancung yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia, Ruyati oleh Pemerintah Arab Saudi menyakiti hati seluruh bangsa Indonesia. Tidak terkecuali bagi Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso.

Priyo menyatakan, negara Arab perlu banyak mengintrospeksi diri. "Negara Saudi itu agak pongah. Bila ada proses efek bola salju di beberapa negara seperti Mesir dengan arus reformasi terhadap mereka, ya biarkan saja," ujarnya saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Senin.

Untuk itu, Priyo menegaskan pemerintah harus menghentikan pengiriman TKW/TKI ke luar negeri, khususnya dengan prosesi sebagai pembantu rumah tangga. Sebab, hal ini menyangkut harga diri dan martabat sebagai sebuah bangsa.

"Silakan kalau pemerintah membuka peluang (TKI ke luar negeri), tapi kepada tenaga yang dengan kualifikasi tertentu seperti perawat, tenaga perpustakaan. Jangan sebagai pembantu. Kalau pembantu sering dilecehkan, dianggap sepele. Perempuan-perempuan atau wanita-wanita kita dijadikan sebagai babu, budak belia dan sebagainya," ujar Priyo.

Sementara itu, terkait rekomendasi Komisi I DPR untuk mengevaluasi duta besar, politisi Partai Golkar itu sangat mendukung.

"Setuju saja, kalau Komisi I sudah bulat, surat tersebut akan segera saya teken, agar tidak sekadar dipanggil tapi dievaluasi dan ditarik, bahkan diganti. Sebab, ini menyangkut melindungi nyawa warga negara kita yang harus menjadi tujuan utama kita," jelasnya.

Sedangkan Wakil Ketua DPR, Pramono Anung menyatakan pimpinan DPR akan menemui presiden di Istana Negara Jakarta untuk mengadakan Rapat Konsultasi pada 23 Juni 2011. Hal ini terkait dengan masalah moratorarium pengiriman TKI ke Arab Saudi.

"Masalah moratorium pengiriman TKI yang sudah disepakati DPR dalam paripurna harus sampai ada jaminan keamaanan," ujar Pramono saat ditemui di Gedung DPR.

Tragedi yang menyebabkan salah satu TKI, Ruyati, menurutnya, telah menyebabkan seluruh masyarakat Indonesia terluka. "Oleh karena itu, masalah moratorarium ini harus tuntas hingga ada jaminan keselamatan dari pemerintah Arab Saudi," tutur Pramono.

Ruyati pertama kali menjadi TKI sekitar tahun 1999. Pada keberangkatan pertama itu, nenek dengan tujuh orang cucu dari tiga anak ini sempat bekerja di Madinah, Arab Saudi, selama lima tahun.

Setelah pulang, dia kembali mengadu nasib ke Arab Saudi dan bekerja selama enam tahun. Terakhir, dia bekerja di negeri kaya minyak tersebut selama satu tahun empat bulan, sebelum pedang algojo memisahkan kepala dari tubuhnya.

Read More

16.23 | 0 komentar

Maju di 2014, Bersiap dari Sekarang

Denny JA memaparkan hasil survei

Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia, Denny JA, menyatakan ada empat hal yang harus disiapkan setiap tokoh yang ingin menjadi calon Presiden di 2014 nanti. Dan keempat itu harus disiapkan dari sekarang.

"Pertama, adalah dia potensial didukung oleh partai besar," kata Denny di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta, Minggu 12 Juni 2011. Kedua, mempunyai dana memadai.

"Ketiga, dia sudah punya modal awal popularitas," kata Denny. "Keempat, dia harus mulai punya program ke publik dari sekarang."

Denny yakin, keempat hal itu bisa membuat seseorang bukan calon yang ecek-ecek. Bursa bakal calon ini, kata Denny, saat ini masih terbuka lebar. Tokoh yang kuat hanyalah Susilo Bambang Yudhoyono namun tak bisa lagi maju di Pemilihan Presiden.

"Dari sekarang sampai 2014, masih besar kemungkinan tokoh-tokoh baru untuk datang," kata Denny yang baru saja merilis hasil survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia mengenai "Blunder Politik Demokrat" itu.

Read More

16.08 | 0 komentar

JK Maju Sebagai Capres di 2014?

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla

Pemilihan Umum 2014 memang masih tiga tahun lagi. Namun, gaungnya sudah terasa sejak sekarang. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa hari lalu mengagetkan publik dengan menyebut istri dan anaknya tidak akan mencalonkan sebagai presiden di tahun 2014.

Saat ini, memang belum terlihat ada figur kuat yang diprediksi akan maju dalam Pemilu 2014. Sejumlah partai diperkirakan belum memiliki nama-nama baru untuk diajukan sebagai calon presiden.

Lalu bagaimana dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla? Apakah dia bersedia untuk kembali dicalonkan sebagai presiden di tahun 2014 mendatang?

"Kita lihat nantilah. Saya sudah banyak kesibukan untuk kemanusiaan," jawab Kalla singkat.

Setelah kalah dalam Pemilihan Presiden 2009 kemarin, Jusuf Kalla memang terlihat 'menjauh' dari dunia politik. Kalla lebih banyak bergelut dengan kegiatan sosial setelah terpilih menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia.

Namun, banyak yang merindukan figur Kalla di pemerintahan. Sewaktu menjadi Wakil Presiden, Kalla memang dikenal sebagai pengambil keputusan yang cepat, dan seringkali tepat. JK bahkan menggunakan slogan "Lebih cepat, lebih baik" dalam Pilpres kemarin.

Dalam pilpres 2009, Kalla dicalonkan oleh Partai Golkar, partai yang juga dipimpinnya saat itu.

Namun, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan Golkar belum membahas capres 2014. “Golkar belum menentukan calon. Kami sehari-hari tidak begitu memikirkan pencapresan. Kami konsentrasi konsolidasi,” kata Priyo.

Menurut Priyo, "Banyak tokoh bertebaran di Golkar. Jadi kami tidak lagi mengandalkan satu figur.”

Read More

15.43 | 0 komentar

Demokrat Kesulitan Kontak Nazaruddin

"Semua sudah berupaya berkomunikasi."

Muhammad Nazaruddin

Partai Demokrat terus berupaya memulangkan Muhammad Nazaruddin pasca pemanggilan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nazaruddin dipanggil oleh KPK sebagai saksi.

"Yang saya tahu bahwa Pak Jafar Hafsah selaku ketua fraksi imencoba menghubungi HP-nya, tapi tidak aktif, BBM juga belum ada tanggapan. Selaku ketua fraksi, beliau sudah berusaha maksimal berkomunikasi dengan yang bersangkutan," kata Juru Bicara Partai Demokrat, Andi Nurpati kepada VIVAnews.com, Jumat, 10 Juni 2011.

Nazaruddin dipanggil sebagai saksi dalam kasus revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kemendiknas tahun anggaran 2007.

Proyek ini bernilai Rp142 miliar. Dalam kasus Kemendiknas, belum ada tersangka. Penanganan kasus ini baru tahap penyelidikan. "Karena secara fraksi dan mewakili partai, semua sudah berupaya berkomunikasi. Teman-teman juga sudah berkomunikasi, Pak Bhatoegana dan Pak Jonny Allen juga sudah berupaya komunikasi tapi belum ada respons," jelasnya.

Andi menambahkan, komunikasi terakhir dengan Nazaruddin saat Tim Demokrat pergi ke Singapura. Setelah itu, sudah tidak ada lagi komunikasi dengan Nazaruddin.

"Kalau ada komunikasi lain antara Pak Nazar dengan yang lainnya saya belum kroscek. Saya prediksi, teman-teman Demokrat lain masih melakukan komunikasi. Seperti Pak Ruhut Sitompul, juga komunikasi."

Meski saat ini sulit komunikasi dengan Nazaruddin, Andi menegaskan, tetap akan berusaha. "Kami masih ada harapan. Siapa tahu satu saat nanti HP-nya aktif, BBM-nya dibalas," ujar Andi.

Andi yakin, Nazaruddin akan pulang ke Tanah Air. Sebab, Nazaruddin pernah berjanji akan kembali ke Indonesia setelah kondisi kesehatannya membaik.

Read More

15.35 | 0 komentar

Golkar Dukung Pancasila Masuk Kurikulum

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie 

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mendorong pemerintah untuk mengembalikan pendidikan tentang Pancasila ke kurikulum sekolah. Ia merasakan gejala menipisnya pemahaman falsafah bangsa yang berdampak pada menjauhnya kesadaran dalam berbhineka tunggal ika.

"Pendiri negara kita telah memberi sumbangan yang sangat berharga untuk mengelola negara yang plural dengan Pancasila sebagai falsafah negara," kata Aburizal di sela kegiatan Jambore Nasional Siaga Karya yang diselenggarakan Angkatan Muda Partai Golkar di Bumi Perkemahan Cibubur, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 3 Juni 2011.

Ia mengatakan, semangat nasionalisme harus diperkuat melalui falsafah negara. Generasi muda harus kembali memiliki nilai-nilai dasar bangsa seperti zaman kemerdekaan. Anak-anak muda harus berani menantang risiko dalam menegakkan tujuan bangsa.

Dalam hal ini, katanya, negara harus hadir dan konsisten dalam menegakkan konstitusi agar tidak ada lagi praktik fundamentalisme dan radikalisme. "Negara tidak boleh membiarkan orang kuat bertarung dengan orang lemah dalam mencari makan, negara harus menjamin suasana aman," ujarnya. 

Wacana mengembalikan pendidikan tentang Pancasila ke kurikulum sekolah mencuat setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memaparkan hasil survei Badan Pusat Statistik bahwa Pancasila penting dipertahankan. Sebanyak 89 persen masyarakat berpendapat bahwa permasalahan bangsa terjadi akibat kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila.

Merespons itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat akan melakukan dengar pendapat dengan ahli pendidikan dan tata negara.

Ketua MPR, Taufiq Kiemas, menyatakan Pendidikan Pancasila akan dimasukkan lagi ke kurikulum pelajaran sekolah. “Pemerintah 1.000 persen setuju untuk mengembalikan Pendidikan Pancasila ke kurikulum sekolah," ujarnya.

Dulu, Pancasila diajarkan di sekolah-sekolah dengan nama mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Namun, kemudian dihapus dan diganti dengan Pendidikan Kewarganegaraan, tanpa embel-embel Pancasila.

Read More

16.47 | 0 komentar