Cadangan Devisa Akhirnya Tembus US$120 Miliar

ilustrasi cadangan devisa

Cadangan devisa Bank Indonesia akhirnya melampaui US$120 miliar, atau menyamai perkiraan akhir tahun. Penambahan cadangan devisa itu karena adanya peralihan aliran dana dari portofolio menjadi penanaman modal asing (PMA).

"Cadangan devisa saat ini, pada pertengahan Juli telah mencapai US$120 miliar, hari ini pun sudah melewati," ujar Deputi Gubernur BI, Hartadi A Sarwono, di Hotel Santika, Bogor, Kamis 14 Juli 2011.

PMA, dia melanjutkan, saat ini sudah mulai memasuki pasar Indonesia dalam bentuk investasi, khususnya pada sektor infrastruktur. Apalagi, belum lama ini pemerintah mencanangkan proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang fokus membangun infrastruktur di Tanah Air.

"Itu tanda baik, kita bisa memanfaatkan dana-dana asing untuk kegiatan ekonomi yang lebih panjang," imbuhnya.

Proyek-proyek infrastruktur dalam MP3EI, menurut dia, memerlukan bantuan biaya khususnya dari asing. Sebab, jika hanya mengandalkan dana pemerintah dan swasta, tidak akan mencukupi. "Berarti kemampuan menyerap capital inflow menjadi penting," tuturnya.

Sebelumnya, BI pernah memprediksi cadangan devisa akhir tahun mencapai US$120 miliar. Namun, ketika ditanya apakah akhir tahun nanti cadangan devisa bisa menjadi US$150 miliar, Hartadi enggan menjawabnya. "Itu nanti saja deh, secara keseluruhan cadangan devisa sudah masuk. Bagaimana tambahan itu masuk ke proyek infrastruktur," ujarnya. 

Read More

23.08 | 2 komentar

Presiden Tak Tegas Naikkan Harga BBM

Ilustrasi BBM

Perdebatan terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM) karena Presiden tidak bisa tegas dalam memutuskan masalah ini. Pemerintah belum berani memilih opsi menaikkan harga BBM.

Kementerian Keuangan selama ini terus mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral secepatnya memutuskan kebijakan pembatasan BBM. Namun, program yang dirancang dari akhir tahun lalu molor hingga sekarang.

Alasannya, Kementerian ESDM merasa belum siap melakukan pembatasan BBM bersubsidi. "Jika ada kementerian yang berselisih, seharusnya Presiden tegas" ujar pengamat ekonomi Chatib Basri ketika dihubungiVIVAnews.com di Jakarta, Kamis, 30 Juni 2011.

Menurut dia, jika pemerintah tidak sanggup dengan beban BBM bersubsidi, pemerintah harus menaikkan harga BBM.

Chatib menilai, kenaikan harga BBM jenis Premium yang relevan saat ini Rp1.500 atau menjadi Rp6.000 per liter. Kenaikan harga BBM itu akan memicu tambahan inflasi 2,1 persen, sehingga akhir tahun inflasi berkisar 7-8 persen.
"Inflasi sebesar itu wajar, karena selama ini rata-rata inflasi 7 persen," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah menaikkan angka defisit akibat beban subsidi BBM juga tidak wajar. Idealnya, defisit digunakan untuk membangun infrastruktur atau untuk belanja modal.

"Tapi, kalau defisit membengkak gara-gara untuk membayar uang, itu tidak tepat. Bagaimana mau melakukan kebijakan seperti itu? Menurut saya naikkan saja harga BBM," tegasnya.

Pemerintah tidak perlu takut aspek politis yang akan membayangi jika BBM naik. Buktinya, pemerintah di masa Susilo Bambang Yudhoyono pernah menaikkan BBM selama tiga kali. Bahkan, pada 2005 menaikkan BBM sebesar 30 persen dan 120 persen.

"SBY malah terpilih kembali. Jika ada argumen karena politik, saya tidak melihat di mana," katanya.

Pemerintah menaikkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari 1,8 persen menjadi 2,1 persen. Angka defisit itu tidak berubah lagi asalkan Kementerian ESDM menetapkan kebijakan pengaturan BBM bersubsidi tahun ini. Sebab, tren konsumsi BBM sudah lebih tinggi dibanding biasanya.

Read More

17.03 | 0 komentar

Ekonomi Pertanyakan Fatwa Haram BBM

Majelis Ulama Indonesia mewacanakan fatwa haram bagi orang mampu untuk memakai bahan bakar minyak bersubsidi. Tujuannya, efisiensi energi dan sumber daya alam sesuai ajaran agama. Juga agar si kaya tak mengambil subsidi yang jadi hak orang yang tak mampu. 

Namun, pertanyaannya, apakah fatwa haram efektif untuk mengurangi pemakaian BBM? Kepala Ekonom Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa berpendapat, sebagai usaha boleh-boleh saja, tapi itu tak akan efektif. "Kalau mau bentuknya tegas, yang melanggar dihukum. Fatwa itu berhubungan dengan kepercayaan, jadi tidak terlalu nyata (sanksinya)," kata dia saat dihubungiVIVAnews.com, Rabu 29 Mei 2011 petang.

Meski demikian, diakui Purbaya, pengaturan BBM mendesak dilakukan, sebab, konsumsi premium terus meningkat sehingga membebani anggaran negara. "Upaya ini untuk mengendalikan APBN karena kenaikan harga," kata dia.Untuk itulah, jelas dia, pemerintah berusaha menurunkan konsumsi BBM bersubsidi. 

Ada dua opsi yang sekarang dimiliki pemerintah, membatasi konsumsi BBM bersubsidi atau menaikkan harganya. Mana yang terbaik, Purbaya mengaku tak tahu. "Kalau pemerintah mau ya harus serius, kalau bisa dibuat peraturan yang jelas, orang mampu dipaksa memakai Pertamax," kata dia. "Kalau yang paling gampang mengurangi anggaran, ya naikkan harga BBM bersubsidi."

Soal berapa ideal kenaikan harga, Purbaya belum menghitungnya."Tapi yang perlu diperhatikan tiap kenaikan 10 persen akan menaikkan inflasi. Harus diperhatikan oleh pemerintah soal ini," urai dia. 

Dalam hal ini, pemerintah harus tegas. "Naik atau tidak, perhatikan inflasinya jangan tinggi. Belanjanya tepat waktu sehingga tidak memengaruhi pertumbuhan ekonomi," kata dia. 

Sebelumnya, pengamat perminyakan, Kurtubi berpendapat, dibanding opsi pembatasan BBM bersubsidi hanya untuk rakyat tak mampu -- yang pengawasannya lemah, ia lebih memilih kebijakan menaikkan harga BBM. Kenaikan harga BBM itu akan mengurangi jumlah subsidi BBM dan memperkecil perbedaan harga nonsubsidi.

"Namun pemerintah harus menjelaskan kepada rakyat bahwa dana yang dihemat dari kenaikan BBM ini akan dipakai untuk infrastruktur atau program pemerintah lainnya" ujar Kurtubi ketika dihubungi VIVAnews.

Jika APBN hampir jebol, pemerintah bisa menaikkan harga BBM bersubsidi sebanyak Rp1.000 -- dari Rp4.500 menjadi Rp5.500.

Read More

16.55 | 0 komentar

RI Bikin Jembatan Selat Sunda, Malaysia?

Rencana Jembatan Selat Malaka

Pemerintah sedang getol membahas rencana megaproyek Jembatan Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Jawa. Pada saat hampir bersamaan, Malaysia juga tak mau kalah. Negeri jiran ini sedang konsentrasi membangun Jembatan Selat Malaka yang menghubungkan Semenanjung Malaysia dan Pulau Rupat, Indonesia.

Dalam proposal perusahaan asal Malaysia, Strait of Malacca Partners Sdn. Bhd, konsep Jembatan Selat Malaka ini, selain sebagai penyeberangan, juga menjadi tempat wisata.

Konsep jembatan ini didesain agar orang yang melewati dapat menikmati jembatan dari dua sudut pandang yang berbeda. Bisa melihat pemandangan laut, pulau yang indah, atau garis pantainya. 

Rentang jembatan ini terletak 12 kilometer dari Pulau Rupat Indonesia, di mana memiliki kedalaman 50 hingga 60 kilometer. Di bawah jembatan bisa dilewati kapal tanker minyak raksasa yang memiliki kapasitas 300 ribu ton. 

Selat Malaka memiliki kedalaman 4,3 kilometer dengan jarak sekitar 1,6 kilometer. 

Guna memenuhi persyaratan navigasi dan landscape tersebut, maka  jembatan ini akan menggunakan konsep gantung dan jembatan kabel. Kedua model tersebut merupakan kandidat yang paling tepat untuk navigasi umum dari saluran.

Selain konsep itu, desain lainnya rencananya akan mnggunakan konsep terowongan. Dengan menggunakan konsep ini nantinya jembatan akan dibangun di lepas pantai Malaysia dengan melintasi sungai hulu dan hilir dan satu pulau buatan akan dibangun antara saluran navigasi kedalaman laut dan jalur pelayaran umum.

Dari pulau buatan tersebut ada tabung yang direndam yang akan melewati bawah wilayah Pulau Rupat di Indonesia. 

Konsep terowongan ini memungkinkan untuk saluran kedalaman air hingga 55 meter tanpa batasan ketinggian pada kapal yang lewat melalui saluran laut.

Pembangunan jembatan yang menghubungkan Kota Malaka, Malaysia, dengan Pulai Rupat, Provinsi Riau, diperkirakan menelan dana US$12,75 miliar atau sekitar Rp110 triliun dengan kurs Rp8.600 per dolar AS. 

Jembatan ini menjadi satu proyek ambisisus bagi pertumbuhan Asia Tenggara khususnya RI-Malaysia. Selain itu juga akan memberikan dampak global karena menjadi jalur persimpangan yang nantinya akan meningkatkan keamanan politik dan memicu perubahan lintas wilayah. 

Sebagaimana optimisme Malaysia menjadi negara maju pada 2020, dan Indonesia yang menargetkan menjadi negara maju pada 2025, jembatan ini akan menjadi landasan negara Asia Tenggara yang beragam dan secara cepat menjadi pusat kekuatan regional.

Read More

20.32 | 0 komentar

Turun Lagi, Harga Pertamax Samai Shell

Sejumlah kendaraan tengah mengisi BBM 

PT Pertamina (Persero) akhirnya kembali menurunkan harga Pertamax di Jakarta dan sekitarnya efektif 17 Juni 2011. Perubahan harga ini terjadi hanya dua hari setelah penurunan harga pada 15 Juni.

Harga Pertamax di Wilayah Jakarta saat ini hanya Rp8.300 per liter, turun Rp100 dari harga sebelumnya. Sedangkan di Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bogor turun Rp100 menjadi Rp8.350.

Harga Pertamax di Jakarta saat ini sama dengan Shell, yang sejak 16 Juni dipatok Rp8.300 per liter. "Saat ini kami bisa mengubah harga kapan pun, tak harus tanggal 1 dan 15," kata Wakil Presiden Komunikasi Korporat Pertamina Mochamad Harun. "Ini karena persaingan bisnis BBM sangat ketat."

Tak hanya di Jakarta, Pertamina juga menurunkan harga Pertamax di Semarang dan Surabaya. Harga Pertamax di wilayah itu masing-masing turun Rp100 menjadi Rp8.700 dan Rp8.800. 

Sebelumnya, Pertamina menurunkan harga rata-rata Rp250 per liter, kecuali untuk wilayah-wilayah tersebut di atas pada 15 Juni. Namun, rupanya kebijakan ini menjadi peluang pesaingnya, yaitu Shell.

Pada 16 Juni, Shell justru menurunkan Rp150 menjadi Rp8.300 per liter. Dengan penurunan harga ini, saat itu harga Pertamax menjadi lebih mahal dibandingkan Shell Super yang sama-sama memiliki oktan 92.

"Sementara itu, untuk wilayah Surabaya, harga Shell Super 92 menjadi Rp8.650," kata Media Relations Manager Shell Indonesia, Sri Wahyu Endah, dalam keterangan tertulis kepada boy-malik3.blogspot.com

Read More

16.35 | 0 komentar

Aturan Baru Impor Film Sehatkan Ekonomi

"Industri filmnya maju, industri bioskop maju."

Agus Martowardojo

Menteri Keuangan, Agus Martowardojo berharap dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru atas bea masuk impor film dapat menyehatkan industri film yang nantinya berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih.

"Industri filmnya maju, industri bioskop maju, tapi juga penonton film akan senang karena film impor juga akan tersedia," kata Agus di Kementerian Keuangan, Kamis, 16 Juni 2011.

Agus menjelaskan, penetapan PMK bea masuk film impor yang baru ini antara Kementerian Keuangan bersama Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. "Film impor yang tersedia selaras dengan upaya mengembangkan industri perfilman dalam negeri khususnya distribusi, bioskop, dan tentu ini akan membuat perekonomian Indonesia menjadi lebih baik," ujar Agus.

Agus berharap, dengan keluarnya aturan baru ini para distributor film benar-benar memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan industri bioskop tanah air dan kedepannya akan lebih banyak lagi distributor film yang akan menjembatani antara produsen film dengan para penonton film. Rencananya PMK baru atas bea masuk film impor akan diumumkan besok.

"Dengan PMK itu (baru) kami melakukan perubahan sistem dari ad valorum ke spesifik," kata Menkeu.

Agus menegaskan, bea masuk tidak hanya dilihat dari sisi fiskal, melainkan sektor perfilman. Jika dibanding negara lain, sistem penghitungannya diubah lebih sederhana.

Pertimbangan lainnya yaitu terjadinya keseimbangan antara pengusaha impor dan dalam negeri. "Kami juga harus menjaga kesetaraan dan lahan industri yang sehat bagi importir dan pengusaha dalam negeri," ujarnya.

Dalam PMK yang baru ini nantinya aturan akan lebih disederhanakan. Nantinya, bea masuk tersebut akan diubah menjadi spesifik berdasarkan satuan film. Misalnya, berdasarkan menit, maka nantinya ditetapkan berapa tarif per menit.

Read More

16.04 | 0 komentar

2010, Pertamina Untung Rp16,77 Triliun

Bisnis bahan bakar Pertamina

PT Pertamina (Persero) mengumumkan telah membukukan laba bersih Rp16,77 triliun sepanjang 2010. Laba ini hanya meningkat 3 persen dibandingkan tahun 2009.

"Pemegang saham telah menyepakati pembagian dividen sebesar Rp7,12 triliun," kata Wakil Presiden Komunikasi Korporat Pertamina Mochamad Harun dalam keterangan tertulis, Rabu 15 Juni 2011. 

Harun mengatakan, kecilnya peningkatan laba karena tahun lalu perusahaan membukukan kerugian pada bisnis penjualan bahan bakar minyak bersubsidi, sebesar Rp2,5 triliun. "Ini akibat rendahnya patokan alpha [selisih harga dan distribusi] yang diberikan kepada Pertamina," ujar Harun.

Selain itu, Pertamina juga merugi pada bisnis elpiji nonsubsidi, yaitu tabung 12 dan 50 kilogram. Pada bisnis ini Pertamina  rugi Rp3,24 triliun. Sehingga bila tanpa kerugian, keuntungan Pertamina bisa mencapai Rp22,51 triliun.

Harun juga mengatakan, laporan penilaian tingkat kesehatan perusahaan menunjukkan Pertamina berhasil mencapai sehat pada kategori AA dengan skor 90,85. Meningkat dari skor di tahun 2009 yaitu A dengan skor 79,21. Sementara, pencapaian skor GCG Korporat 86.79 persen pada 2010 yang termasuk dalam kategori baik, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 83,56 persen.

Read More

17.01 | 0 komentar