Presiden Tak Tegas Naikkan Harga BBM

Ilustrasi BBM

Perdebatan terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM) karena Presiden tidak bisa tegas dalam memutuskan masalah ini. Pemerintah belum berani memilih opsi menaikkan harga BBM.

Kementerian Keuangan selama ini terus mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral secepatnya memutuskan kebijakan pembatasan BBM. Namun, program yang dirancang dari akhir tahun lalu molor hingga sekarang.

Alasannya, Kementerian ESDM merasa belum siap melakukan pembatasan BBM bersubsidi. "Jika ada kementerian yang berselisih, seharusnya Presiden tegas" ujar pengamat ekonomi Chatib Basri ketika dihubungiVIVAnews.com di Jakarta, Kamis, 30 Juni 2011.

Menurut dia, jika pemerintah tidak sanggup dengan beban BBM bersubsidi, pemerintah harus menaikkan harga BBM.

Chatib menilai, kenaikan harga BBM jenis Premium yang relevan saat ini Rp1.500 atau menjadi Rp6.000 per liter. Kenaikan harga BBM itu akan memicu tambahan inflasi 2,1 persen, sehingga akhir tahun inflasi berkisar 7-8 persen.
"Inflasi sebesar itu wajar, karena selama ini rata-rata inflasi 7 persen," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah menaikkan angka defisit akibat beban subsidi BBM juga tidak wajar. Idealnya, defisit digunakan untuk membangun infrastruktur atau untuk belanja modal.

"Tapi, kalau defisit membengkak gara-gara untuk membayar uang, itu tidak tepat. Bagaimana mau melakukan kebijakan seperti itu? Menurut saya naikkan saja harga BBM," tegasnya.

Pemerintah tidak perlu takut aspek politis yang akan membayangi jika BBM naik. Buktinya, pemerintah di masa Susilo Bambang Yudhoyono pernah menaikkan BBM selama tiga kali. Bahkan, pada 2005 menaikkan BBM sebesar 30 persen dan 120 persen.

"SBY malah terpilih kembali. Jika ada argumen karena politik, saya tidak melihat di mana," katanya.

Pemerintah menaikkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari 1,8 persen menjadi 2,1 persen. Angka defisit itu tidak berubah lagi asalkan Kementerian ESDM menetapkan kebijakan pengaturan BBM bersubsidi tahun ini. Sebab, tren konsumsi BBM sudah lebih tinggi dibanding biasanya.

Read More

17.03 | 0 komentar

DPR: Minimalisir Penyimpangan Subsidi BBM

Stasiun pengisian BBM.

Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR, Achsanul Qosasi, tidak mempersoalkan langkah Majelis Ulama Indonesia yang mengkaji fatwa haram soal Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi kalangan berada. Menurutnya, hal itu bagian dari sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat mampu agar tidak menggunakan BBM bersubsidi yang sejatinya memang tidak diperuntukkan bagi mereka.

“Jangan berlebihan menanggapi rencana fatwa itu,” kata Achsanul dalam perbincangan denganVIVAnews, Kamis, 30 Juni 2011. Apapun, ujarnya, adalah fakta telah terjadi penyimpangan sasaran subsidi BBM. “Penyimpangan itulah yang harus diminimalisir. Pemerintah harus bisa menjalankan program subsidi yang lebih berkeadilan,” tegas Achsanul.

Politisi muda Demokrat itu menjelaskan, subsidi BBM menghabiskan nyaris Rp100 triliun dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang berjumlah Rp1.000 triliun. “Subsidi BBM mencapai Rp93 triliun, sama seperti subsidi Tarif Dasar Listrik yang juga hampir mencapai Rp100 triliun,” papar Achsanul. Dengan demikian, lanjutnya, subsidi untuk BBM dan TDL saja sudah menghabiskan Rp200 triliun atau 20 persen dari alokasi APBN.

Hal itu, kata Achsanul, diperparah dengan alokasi wajib APBN untuk membayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencapai Rp700 triliun per tahun. “Jadi, dari total ABPN Rp1.000 triliun, hanya tersisa Rp300 triliun untuk rencana pembangunan di negara seluas Indonesia ini,” kata dia. Menurutnya, anggaran semacam itu tentu tidak sehat bagi sebuah negara besar yang sedang berkembang.

Apapun, Achsanul menilai, penyesuain harga BBM dan TDL melalui kenaikan tarif, harus menjadi solusi akhir yang diambil pemerintah. Penyesuain harga, ujarnya, tidak boleh dilakukan tanpa evaluasi menyeluruh yang melibatkan semua pemangku kepentingan di negeri ini.

Achsanul berpendapat, lebih tepat apabila pemerintah melakukan penyempurnaan pola distribusi subsidi. “Salah satunya ya tadi, dengan memberikan subsidi bagi masyarakat tidak mampu yang benar-benar membutuhkan,” tegas pimpinan Komisi XI DPR itu.

Sebelumnya, Ketua MUI Amidhan menyatakan, dilihat dari segi hak, subsidi untuk orang miskin tidak etis jika diambil oleh orang mampu. Ia menekankan, mengambil jatah orang miskin bisa mengarah ke pelanggaran Hak Azasi Manusia. Namun ia mengakui, kategori miskin atau tidak miskin itu relatif.

“Setahu saya, kalau orang kaya mempunyai mobil mewah, dia tidak mau membeli BBM bersubsidi jenis premium,” tutur Amidhan. Fatwa haram BBM bersubsidi bagi kalangan berada, mengemuka setelah MUI melakukan audiensi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

“Tapi itu hanya usulan, belum resmi ditetapkan sebagai fatwa,” imbuh Amidhan. Ia menjelaskan, kajian soal fatwa haram BBM itu bahkan belum dibawa ke Komisi Fatwa MUI. Kalau pun nantinya kajian itu dibawa ke Komisi Fatwa, Amidhan meyakini hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

Read More

16.48 | 0 komentar

Turun Lagi, Harga Pertamax Samai Shell

Sejumlah kendaraan tengah mengisi BBM 

PT Pertamina (Persero) akhirnya kembali menurunkan harga Pertamax di Jakarta dan sekitarnya efektif 17 Juni 2011. Perubahan harga ini terjadi hanya dua hari setelah penurunan harga pada 15 Juni.

Harga Pertamax di Wilayah Jakarta saat ini hanya Rp8.300 per liter, turun Rp100 dari harga sebelumnya. Sedangkan di Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bogor turun Rp100 menjadi Rp8.350.

Harga Pertamax di Jakarta saat ini sama dengan Shell, yang sejak 16 Juni dipatok Rp8.300 per liter. "Saat ini kami bisa mengubah harga kapan pun, tak harus tanggal 1 dan 15," kata Wakil Presiden Komunikasi Korporat Pertamina Mochamad Harun. "Ini karena persaingan bisnis BBM sangat ketat."

Tak hanya di Jakarta, Pertamina juga menurunkan harga Pertamax di Semarang dan Surabaya. Harga Pertamax di wilayah itu masing-masing turun Rp100 menjadi Rp8.700 dan Rp8.800. 

Sebelumnya, Pertamina menurunkan harga rata-rata Rp250 per liter, kecuali untuk wilayah-wilayah tersebut di atas pada 15 Juni. Namun, rupanya kebijakan ini menjadi peluang pesaingnya, yaitu Shell.

Pada 16 Juni, Shell justru menurunkan Rp150 menjadi Rp8.300 per liter. Dengan penurunan harga ini, saat itu harga Pertamax menjadi lebih mahal dibandingkan Shell Super yang sama-sama memiliki oktan 92.

"Sementara itu, untuk wilayah Surabaya, harga Shell Super 92 menjadi Rp8.650," kata Media Relations Manager Shell Indonesia, Sri Wahyu Endah, dalam keterangan tertulis kepada boy-malik3.blogspot.com

Read More

16.35 | 0 komentar

2010, Pertamina Untung Rp16,77 Triliun

Bisnis bahan bakar Pertamina

PT Pertamina (Persero) mengumumkan telah membukukan laba bersih Rp16,77 triliun sepanjang 2010. Laba ini hanya meningkat 3 persen dibandingkan tahun 2009.

"Pemegang saham telah menyepakati pembagian dividen sebesar Rp7,12 triliun," kata Wakil Presiden Komunikasi Korporat Pertamina Mochamad Harun dalam keterangan tertulis, Rabu 15 Juni 2011. 

Harun mengatakan, kecilnya peningkatan laba karena tahun lalu perusahaan membukukan kerugian pada bisnis penjualan bahan bakar minyak bersubsidi, sebesar Rp2,5 triliun. "Ini akibat rendahnya patokan alpha [selisih harga dan distribusi] yang diberikan kepada Pertamina," ujar Harun.

Selain itu, Pertamina juga merugi pada bisnis elpiji nonsubsidi, yaitu tabung 12 dan 50 kilogram. Pada bisnis ini Pertamina  rugi Rp3,24 triliun. Sehingga bila tanpa kerugian, keuntungan Pertamina bisa mencapai Rp22,51 triliun.

Harun juga mengatakan, laporan penilaian tingkat kesehatan perusahaan menunjukkan Pertamina berhasil mencapai sehat pada kategori AA dengan skor 90,85. Meningkat dari skor di tahun 2009 yaitu A dengan skor 79,21. Sementara, pencapaian skor GCG Korporat 86.79 persen pada 2010 yang termasuk dalam kategori baik, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 83,56 persen.

Read More

17.01 | 0 komentar

BPH Migas: Konsumsi BBM Bakal Lampaui Target

Sejumlah kendaraan tengah mengisi BBM 

BPH Migas memprediksi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada 2011 dapat mencapai 41,3 juta kiloliter (KL) atau melebihi kuota yang telah ditetapkan, yaitu 38,5 juta KL. BPH Migas melansir, selama Januari-Mei 2011 konsumsi BBM subsidi mencapai 16,4 juta KL atau sudah mencapai 42,5 persen dari total kuota.

Kepala BPH Migas, Tubagus Haryono, mengungkapkan rincian realisasi BBM subsidi selama lima bulan pertama 2011 terdiri atas premium sebanyak 9,9 juta KL, minyak tanah 779 ribu KL, dan solar 5,7 juta KL.

"Kenaikan konsumsi dari April ke Mei rata-rata 1,22 persen per hari dengan rincian premium naik 1,68 persen, solar meningkat 1,63 persen, dan minyak tanah turun 7,73 persen," kata Tubagus Haryono dalam pesan singkat yang diterima VIVAnews.com, Rabu malam, 8 Juni 2011.

Menurut Tubagus, berdasarkan realisasi Januari-Mei 2011, maka BPH Migas memprediksi hingga akhir Desember 2011 konsumsi BBM subsidi mencapai 41,3 juta KL dengan rincian premium 25 juta KL, minyak tanah 1,7 juta KL, dan solar 14,5 juta KL.

"Berdasarkan tren realisasi tahun sebelumnya, maka premium over kuota 7,46 persen, solar 10,24 persen, dan kerosin under kuota -25,52 persen," kata Tubagus.

Sebelumnya, Dirjen Migas, Evita H Legowo mengungkapkan hingga 22 Mei 2011, realisasi konsumsi premium mencapai 66,06 ribu kiloliter per hari atau 3,9 persen di atas kuota 63,5 ribu kiloliter per hari. Sementara itu, solar, realisasinya mencapai 37,75 ribu kiloliter per hari atau 5,3 persen di atas kuota 35,85 ribu kiloliter.

Sementara itu, untuk 2012, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memprediksi konsumsi BBM bersubsidi dapat mencapai 45,6 juta kiloliter jika tidak dilakukan pengaturan. Perinciannya, premium sebanyak 27,8 juta kiloliter, solar 15,7 juta kiloliter, dan minyak tanah 2,1 juta kiloliter.

Jika dilakukan pengaturan, volume BBM bersubsidi diperkirakan sebanyak 41,7 juta kiloliter yaitu premium 25,2 juta kiloliter, solar 14,4 juta kiloliter, dan minyak tanah 2,1 juta kiloliter. 

Read More

17.22 | 0 komentar

Harga Turun, Konsumen Pertamax Senyum

Sejumlah kendaraan tengah mengisi bahan bakar di
SPBU Pertamina

Turunnya harga Pertamax dari Rp9.250 menjadi Rp8.400 per liter disambut hangat konsumen. Harga Pertamax sebelumnya sempat turun menjadi Rp8.900 pada 30 Mei, harga itu turun lagi pada 1 Juni menjadi Rp8.400.

Pantauan VIVAnews.com di dua stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jakarta, konsumen mengaku senang dengan kabar ini. Sebab, dia tak lagi menggunakan BBM bersubsidi. "Kan imbauan pemerintah BBM bersubsidi hanya untuk warga miskin," kata Rudi, pengguna sepeda motor Suzuki Satria, saat ditemui di SPBU Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Rabu, 1 Juni 2011.

Josep juga demikian. Dia berharharap agar harga Pertamax turun lagi, sehingga beban konsumen bisa lebih ringan. "Kalau bisa sih turun terus," katanya.

Dia mengaku mulanya menggunakan Pertamax. Namun karena harganya melambung, dia beralih ke Premium. "Nah sekarang saya ke Pertamax lagi," kata penunggang kuda besi ini di SPBU Tanah Abang.

Rudi pemilik kendaraan sedan Mercedes-Benz keluaran 2008, mengaku senang dengan penurunan Rp850 per liter ini. "Mobil seperti ini kan tidak boleh menggunakan premium," katanya.

Read More

06.58 | 0 komentar