UU Pajak Halangi KPK Usut 14 Perusahaan Migas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kesulitan mendapatkan data dan informasi tentang 14 perusahaan asing migas (Minyak dan Gas) yang tidak pernah membayar pajak.

Menurut Wakil Ketua KPK Haryono Umar, Pasal 34 Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP) menjadi penghalang bagi KPK untuk mendapatkan data dan informasi.

"Itulah masalahnya, aturan pasal itu membuat pengelolaan pajak menjadi tertutup dan tidak transparan," kata Haryono di Jakarta, Senin 18 Juli 2011.

Atas dasar itu lanjut Haryono, Direktorat Jendral Pajak tidak mau menyerahkan informasi mengenai data-data perusahaan yang tidak pernah membayar pajak. Selain itu, data-data mengenai pajak setiap perusahaan tidak bisa diketahui masyarakat.

Padahal, untuk urusan pajak dalam arti lancar atau tidaknya setiap perusahaan membayar pajak, masyarakat memiliki hak untuk mengetahuinya karena ini menyangkut keuangan negara.

"Kecuali kalau yang bersangkutan dengan aset atau pendapatan perusahaan itu yang bersifat rahasia barulah tidak mengapa tidak diumumkan kepada masyarakat," ujar Haryono.

Kepentingan Nasional

Haryono menjelaskan, keterbukaan informasi mengenai pajak adalah untuk kepentingan nasional, bukan untuk kepentingan pemerintah semata. Ia menduga, munculnya mafia pajak yang memainkan urusan pajak perusahaan bermula dari ketidakterbukaan informasi itu.

Oleh karena itu, Haryono mengatakan  agar Pasal 34 UUKUP sebaiknya direvisi. Hal tersebut untuk mendorong terjadinya perbaikan dalam urusan keterbukaan informasi pajak. "Kalau tidak transparan, potensi perusahaan yang tidak pernah membayar pajak sejak puluhan tahun lalu sangat besar terjadinya," terangnya.

Haryono mengatakan, hal itu pula yang menjadi salah satu kesulitan bagi KPK untuk menangani 14 perusahaan asing yang bergerak di sektor migas yang tidak pernah membayar pajak sejak puluhan tahun lalu. Bahkan, ada perusahaan migas yang tidak pernah bayar pajak sejak tahun 1991.

"Ya saat ini kita berharap ada itikad baik saja dari Ditjen Pajak dan BP Migas untuk mendorong belasan perusahaan itu untuk segera melunasi utang pajaknya," tegasnya. 

Read More

23.02 | 0 komentar

"Bangsa Indonesia Masih Merasa Inferior"

Dino Patti Djalal

Masyarakat Indonesia perlu mengubah pola pikir (mindset) supaya bisa selangkah lebih maju dalam pendidikan. Jika tidak, selamanya bangsa ini akan kurang mampu memaksimalkan potensi yang telah dimiliki.

Padahal, "orang Indonesia itu sebenarnya kreatif dan memiliki banyak keunggulan. Hanya saja semua keunggulan itu terhalang olehmindset inferior yang dimiliki. Orang AS maju karena mindset mereka yang positif," kata Duta Besar (Dubes) RI untuk AS Dino Patti Djalal via satelit di Pusat Kebudayaan AS, Jumat 15 Juli 2011.

Dino menambahkan, ia pernah bertemu sekumpulan mahasiswa dari Universitas Indonesia dan IT Telkom yang sedang mengikuti perlombaan teknologi di AS. Mereka membuat sebuah program yang mencakup pelajaran dari grade 1 hingga grade 12. Bagi Dino, ini merupakan contoh kreatifitas anak-anak Indonesia.

Ia juga mencontohkan seorang desainer Indonesia yang merancang batik dengan corak khas AS. "Kita harus bangga punya batik yang menjadi ciri khas Indonesia. Diharapkan setelah batik AS ini, akan ada batik China, batik Afsel, dan batik-batik negara lain yang lahir dari tangan desainer kita."

Masih menurut Dino, generasi muda Indonesia sudah seharusnya belajar berdiplomasi, dan AS adalah tempat yang bagus untuk itu. Hal ini mungkin sedikit banyak berkaitan dengan tingginya angka pelajar Nusantara yang menuntut ilmu di Negeri Paman Sam.

Saat disinggung mengenai rendahnya angka pelajar AS yang berminat menuntut ilmu di Indonesia, Dubes AS untuk Indonesia, Scot Marciel mengakui bahwa kerjasama komprehesif di bidang pendidikan sedang ditingkatkan guna menaikkan angka tersebut.

"Di tingkat universitas, baru ada 4 kampus yang bekerjasama dengan negara kami. Kami berharap, dengan ditingkatkan kerjasama ini, angkanya bisa naik menjadi 30 kampus atau bahkan lebih. Jangan sampai angkanya terus tak seimbang dengan angka pelajar Indonesia di AS," kata Marciel.

Read More

16.32 | 0 komentar

“Moratorium PNS Tak Bisa Dipukul Rata”

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pemerintah makin serius menggodok opsi moratorium (penghentian sementara) penerimaan Pegawai Negeri Sipil. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan, jumlah PNS yang meningkat menjadi topik perbincangan dalam rapat koordinasi menteri.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi bahkan menyatakan, kebijakan moratorium penerimaan PNS diharapkan dapat ditetapkan tahun ini, sehingga realisasinya dapat dimulai sesegera mungkin. Moratorium perekrutan PNS ini rencananya akan diterapkan selama satu tahun penuh, untuk memberi waktu bagi pemerintah untuk menata ulang distribusi PNS.

Pimpinan Komisi II DPR yang menangani sektor pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan reformasi birokrasi, mengingatkan bahwa pemerintah harus mengevaluasi seluruh manajemen sumber daya manusia PNS, sebelum menerapkan moratorium perekrutan PNS.

“Moratorium PNS tidak bisa dipukul rata. Tidak bisa diterapkan di seluruh departemen atau kementerian secara sekaligus. Harus ditetapkan, di sektor dan daerah mana saja yang perlu diberlakukan moratorium,” kata Wakil Ketua Komisi II, Ganjar Pranowo, saat berbincang dengan boy-malik3, Kamis, 14 Juli 2011.

Ganjar lantas mencontohkan sektor pendidikan yang sangat memerlukan tenaga guru. “Tenaga guru, terutama di daerah-daerah, masih kurang. Fakta di lapangan, guru bisa mengajar empat pelajaran sekaligus. Itu artinya, rekrutmen PNS di sektor itu masih dibutuhkan,” papar politisi PDIP itu.

Oleh karena itu, Ganjar meminta kepada pemerintah untuk segera mendata jumlah pegawai mereka di berbagai sektor, dan mengevaluasi apakah jumlah itu sebanding atau tidak dengan pelayanan yang dibutuhkan publik di sektor itu. Bila jumlah pegawai berlebih, barulah moratorium dapat diterapkan.

Ketua Komisi II DPR, Chairuman Harahap, mengakui bahwa moratorium rekrutmen PNS adalah bagian dari rencana reformasi birokrasi. “Akan ada desain ulang birokrasi secara menyeluruh, tidak parsial. Selama ini kan pemerintah membuka formasi PNS setiap tahun,” kata dia.

Namun Chairuman menekankan, pemerintah jangan menerapkan kebijakan ‘kagetan’ soal moratorium rekrutmen PNS. “Silakan buat kebijakan yang komprehensif. Jangan tiba-tiba diterapkan di tengah tahun, padahal APBN dan APBD sudah diketok,” kata politisi Golkar itu.

Apabila evaluasi telah dilakukan, kata Chairuman, maka selanjutnya pemerintah dan DPR akan duduk bersama untuk membahas soal moratorium PNS itu. “Setelah dibicarakan di rapat kabinet, barulah konsultasi dengan DPR, karena moratorium juga menyangkut jumlah anggaran atau perubahan anggaran yang menjadi ranah kewenangan dewan,” jelas Chairuman.

Sebelumnya, Menteri Keuangan mengemukakan, rencana moratorium penerimaan PNS muncul karena pemerintah merasa jumlah PNS membengkak. Moratorium juga mendukung perampingan birokrasi. Selama ini, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah formasi yang kosong, dengan formasi yang diminta. Akibatnya, birokrasi menjadi gemuk dan tidak efektif. 

Read More

17.08 | 0 komentar

RUU BPJS Buntu, Presiden Diminta Turun Tangan

Aksi Jaminan Sosial

Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Pramono Anung, mengatakan jika pekan depan pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial masih juga alot, maka pimpinan DPR akan turun tangan.

Saat ini, pembahasan masih alot mengenai siapa instansi yang akan menangani jaminan sosial tersebut. Pimpinan DPR akan turun tangan untuk mengesahkannya dalam masa persidangan ke IV ini. "Sebenarnya BPJS ini kan dalam perspektif apa mau dilihat," ujar Pram di DPR RI, Jakarta, Kamis 14 Juli 2011.

Pram menilai masih ada keengganan dari masing-masing BUMN, yang diberikan amanah melaksanakan jaminan sosial, untuk mengubah diri pada pekerjaan dua lembaga BPJS, yaitu lembaga khusus yang menangani jaminan sosial jangka pendek (kecelakaan kerja dan kesehatan) dan lembaga khusus menangani jaminan sosial jangka panjang (kematian dan pensiun).

"Persoalannya adalah BUMN-BUMN yang selama ini mendapatkan privilege menangani itu pasti tidak rela untuk katakanlah menyerahkan kepada dua badan BPJS," kata Pram.

"Rapat pimpinan kemarin pun memutuskan kalau sampai Senin minggu depan masih buntu, maka pimpinan akan turun tangan supaya hal itu bisa cepat disahkan," kata Pram.

Seperti apa bentuk konkret 'turun tangannya' pimpinan DPR?

"Ya kami segera komunikasi dengan pemerintah. Kalau dalam tingkat pansus mengalami kebuntuan, ya sesuai dengan rapat konsultasi dengan Presiden kemarin, ya...Presiden juga harus turun tangan. Karena BPJS ini merupakan salah satu undang-undang yang prioritas. Bukan hanya bagi DPR, tapi juga bagi pemerintah dan rakyat Indonesia," kata Pram.

Pimpinan DPR, lanjut Pram, mengharapkan bahwa dalam persidangan ini masih akan ada sekitar 6 sampai 7 RUU yang akan disahkan. Diantaranya adalah RUU tentang Rumah Susun, RUU Komoditi Berjangka, RUU Komisi Yudisial, dan lain-lain.

Read More

23.15 | 0 komentar

Kasasi Prita Ditolak, Ini Tanggapan Omni

Kuasa Hukum RS Omni Internasional mengaku belum menerima
salinan putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut
Umum dan menyatakan Prita Mulyasari bersalah menyebarkan kritik terhadap RS Omni Internasional melalui internet. Perkara bernomor 822K/PID.SUS/2010 diputuskan pada 30 Juni 2011.


"Saya belum tahu detailnya seperti apa, saya juga belum lihat
putusannya, nanti kami konfirmasi dulu," kata Kuasa Hukum RS Omni
Internasional Risma Situmorang saat dihubungiVIVAnews.com di Jakarta, Jum'at, 8 Juli 2011.


Menurut Risman, pasca Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memvonis bebas Prita atas dakwaan pencemaran nama baik RS Omni Internasional pada Juni 2009 lalu,  dirinya mengaku belum memantau perkembangan kasus yang dibelanya tersebut.

"Kasusnya itu kan sudah lama dan kami sudah tidak mengikutinya lagi, jadi kita belum melakukan apa-apa," imbuhnya.


Sebelumnya, Mahkamah Agung menyatakan Prita Mulyasari bersalah menyebarkan kritik terhadap RS Omni Internasional melalui internet. Perkara bernomor 822 K/PID.SUS/2010 diputuskan pada 30 Juni 2011.


Berdasarkan situs Mahkamah Agung, Majelis Hakim yang diketuai Imam
Harjadi serta anggota M Zaharuddin Utama dan Salman Luthan, mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang berarti menolak permohonan kasasi terdakwa.

Read More

17.09 | 0 komentar

Kisruh PSSI, Riedl Bayar Gaji Sopir Sendiri

Kisruh di PSSI membuat pelatih tim nasional Indonesia, Alfred Riedl kecewa sekaligus prihatin. Bahkan, Riedl mengaku harus membayar sopirnya sendiri selama 4 bulan terakhir karena tidak digaji Badan Tim Nasional (BTN).

Belum cairnya dana baik dari pihak PSSI dan Pemerintah membuat BTN tidak bisa menggaji para stafnya. Bahkan, sejumlah asisten pelatih termasuk Wolfgang Pikal, Widodo Cahyono Putro dan pelatih kiper Edy Harto belum mendapat gaji dari BTN selama 4 bulan terakhir.

Kondisi itu membuat Riedl prihatin. Pelatih asal Austria itu berharap kubu-kubu yang bertikai bisa menyamakan visi di Kongres Luar Biasa PSSI, 9 Juli 2011, demi sepakbola nasional.

"Kondisi ini jelas tidak baik bagi sepakbola Indonesia. Semoga ada titik terang dan permasalahannya selesai. Sebagai informasi saja, semua staf di BTN belum mendapat gaji dalam 4 bulan terakhir karena kisruh ini. Bahkan, saya harus membayar sopir saya sendiri," ujar Riedl dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu 2 Juli 2011.

Sementara itu, asisten pelatih Wolfgang Pikal enggan berkomentar banyak mengenai belum turunya gaji selama 4 bulan terakhir. Ketika ditanya mengenai situasi sulit yang dihadapinya dalam 4 bulan terakhir, Pikal justru bergurau.

"Ya, selama 4 bulan terakhir saya hanya makan nasi dengan garam. Serta tahu dan tempe," tutur Pikal.

Read More

17.17 | 0 komentar

Wakapolri Pimpin Klub Moge Harley Davidson

Nanan Sukarna

Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Polisi Nanan Soekarna terpilih sebagai Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) untuk periode 2011-2016. Nanan terpilih setelah berhasil mengumpulkan 14 suara dan mengungguli kandidat Incumbent, R Soeyono, yang hanya meraih 8 suara dari 22 Pengurus Daerah yang hadir pada Munas HDCI ke-5, Sabtu, 2 Juli 2011.

Dibawah kepemimpinannya lima tahun ke depan, Nanan Soekarna berkomitmen akan menerapkan prinsip "No Accident dan No Complaint" terhadap HDCI. Prinsip itu dianggap sebagai semangat baru bagi kelompok motor besar ini.

"No Accident dan No Complaint adalah hal prinsip utama bagi HDCI dalam kepengurusan saya. Itu menjadi tugas para bikers di HDCI," kata Nanan di Makassar, Sabtu, 2 Juli 2011.

Dengan prinsip "No Accident dan No Complaint" itu, Nanan berkomitmen akan membawa HDCI menjadi teladan bagi para pengguna motor lainnya di Indonesia. Nanan tidak mau mendengar adanya komplain atau protes dari masyarakat terhadap para bikers di HDCI. Ia juga akan menerapkan No accident sebagai bagian dari kampanye keselamatan.

Nanan mengaku prihatin dengan jumlah kecelakaan di Indonesia yang 56 persen terjadi pada bikers. Dari para korban tersebut, mayoritas mereka yang usianya antara 19-30 tahun, atau bukan yang berasal dari pengguna motor besar. Pasalnya, pengguna motor bedar rata-rata telah berusia diatas 40 tahun.

"Makanya itu, para bikers motor besar ingin menjadi teladan dalam berlalu lintas guna mengutamakan safety riding," harap Nanan.

Bagi para biker motor besar yang menjadi anggota HDCI, Nanan mengingatkan aturan dalam organisasi. Yakni memiliki AD/ART yang berlandaskan pancasila. Nanan juga menyampaikan, agar seluruh anggota HDCI tetap menjaga organisasi terbebas dari eksploitasi kepentingan politik.

"Kita ini organisasi hobby, makanya mari tinggalkan pangkat dan jangan sampai HDCI dipolitisir," pungkas Nanan.

Read More

17.15 | 0 komentar

Keluarga TKW Sumartini: Kami Ingin Ketemu SBY

Sumartini, TKW di Saudi yang divonis mati atas tuduhan sihir

Setahun lalu, sebuah surat yang dikirimkan Sumartini dari selnya di Penjara Malaaz, Riyadh, Arab Saudi membuat keluarga meradang. 

Surat itu berisi curahan hati Sumartini. Diceritakannya, ia dituduh menyebabkan anak majikannya, Tisam, yang kala itu berusia 17 tahun, meninggalkan rumah tanpa pamit. Majikannya yang berang menudingnya melakukan guna-guna, sihir. 

"Dia disiksa, diancam dibunuh, ditanam di padang pasir," kata kerabat Sumartini, Fataruddin Usman, saat dihubungiVIVAnews.com, Jumat 1 Juli 2011. "Keluarga sangat terkejut, sangat tidak terima, kami marah mendengar itu," tambah dia. 

Itu surat terakhir Sumartini yang diterima keluarga. Yang ia titipkan pada rekannya yang pulang ke Indonesia. "Setelah itu kami hubungi lewat telepon tak bisa, tak ada HP dipakai di dalam penjara."

Sumartini divonis qishas pada bulan April 2010. Pada 1 Mei 2010, banding yang diajukan pihak KBRI di Arab Saudi ditolak. Tak menyerah, perwakilan Indonesia mengupayakan maaf dari Kerajaan Arab Saudi, namun belum ada jawaban. 

Kasus kecolongan eksekusi mati Ruyati binti Satubi di tangan algojo Arab Saudi membuat keluarga makin ketar-ketir. Mendengar isu Sumartini akan dieksekusi 3 Juli mendatang, Rabu kemarin, puluhan keluarganya, diangkut dengan dua truk bergerak, mendatangi DPRD Sumbawa, meminta dukungan. 

Perwakilan keluarga juga datang ke Jakarta, bertemu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar. "Kami berharap bisa bertemu dengan Presiden SBY, minta agar Sumartini dibebaskan," kata Fataruddin.  

Sementara, dari kerabat yang lain, Chaeruddin, VIVAnews mendapatkan salinan dua surat yang dikirim Sumartini dari dalam penjara. 

Bersama surat tak bertanggal yang pertama, ia  mengirim sejumlah uang  agar ibunya bisa membeli baju untuk kedua anaknya, juga sirih untuk sang ibu. Ia juga mengirim satu pak sabun mandi. 

Sementara, dengan surat ke dua, Sumartini mengirimkan sejumlah pakaian dan uang ke rumah. "Ada tas cokelat, kalau nggak diambil polisi, itu buat ibu. Hasil tangan ananda sendiri," kata Sumartini.

Ia minta doa. "Ananda tak tahu apa yang harus disampaikan, hanya doa yang ananda harapkan. Ananda ingin sekali pulang merawat ibu dan anak-anak tercinta," kata Sumartini.

"Usahakan sebisa mungkin agar ananda bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Ibunda!!"

Read More

16.50 | 0 komentar

DPR: Minimalisir Penyimpangan Subsidi BBM

Stasiun pengisian BBM.

Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR, Achsanul Qosasi, tidak mempersoalkan langkah Majelis Ulama Indonesia yang mengkaji fatwa haram soal Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi kalangan berada. Menurutnya, hal itu bagian dari sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat mampu agar tidak menggunakan BBM bersubsidi yang sejatinya memang tidak diperuntukkan bagi mereka.

“Jangan berlebihan menanggapi rencana fatwa itu,” kata Achsanul dalam perbincangan denganVIVAnews, Kamis, 30 Juni 2011. Apapun, ujarnya, adalah fakta telah terjadi penyimpangan sasaran subsidi BBM. “Penyimpangan itulah yang harus diminimalisir. Pemerintah harus bisa menjalankan program subsidi yang lebih berkeadilan,” tegas Achsanul.

Politisi muda Demokrat itu menjelaskan, subsidi BBM menghabiskan nyaris Rp100 triliun dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang berjumlah Rp1.000 triliun. “Subsidi BBM mencapai Rp93 triliun, sama seperti subsidi Tarif Dasar Listrik yang juga hampir mencapai Rp100 triliun,” papar Achsanul. Dengan demikian, lanjutnya, subsidi untuk BBM dan TDL saja sudah menghabiskan Rp200 triliun atau 20 persen dari alokasi APBN.

Hal itu, kata Achsanul, diperparah dengan alokasi wajib APBN untuk membayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencapai Rp700 triliun per tahun. “Jadi, dari total ABPN Rp1.000 triliun, hanya tersisa Rp300 triliun untuk rencana pembangunan di negara seluas Indonesia ini,” kata dia. Menurutnya, anggaran semacam itu tentu tidak sehat bagi sebuah negara besar yang sedang berkembang.

Apapun, Achsanul menilai, penyesuain harga BBM dan TDL melalui kenaikan tarif, harus menjadi solusi akhir yang diambil pemerintah. Penyesuain harga, ujarnya, tidak boleh dilakukan tanpa evaluasi menyeluruh yang melibatkan semua pemangku kepentingan di negeri ini.

Achsanul berpendapat, lebih tepat apabila pemerintah melakukan penyempurnaan pola distribusi subsidi. “Salah satunya ya tadi, dengan memberikan subsidi bagi masyarakat tidak mampu yang benar-benar membutuhkan,” tegas pimpinan Komisi XI DPR itu.

Sebelumnya, Ketua MUI Amidhan menyatakan, dilihat dari segi hak, subsidi untuk orang miskin tidak etis jika diambil oleh orang mampu. Ia menekankan, mengambil jatah orang miskin bisa mengarah ke pelanggaran Hak Azasi Manusia. Namun ia mengakui, kategori miskin atau tidak miskin itu relatif.

“Setahu saya, kalau orang kaya mempunyai mobil mewah, dia tidak mau membeli BBM bersubsidi jenis premium,” tutur Amidhan. Fatwa haram BBM bersubsidi bagi kalangan berada, mengemuka setelah MUI melakukan audiensi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

“Tapi itu hanya usulan, belum resmi ditetapkan sebagai fatwa,” imbuh Amidhan. Ia menjelaskan, kajian soal fatwa haram BBM itu bahkan belum dibawa ke Komisi Fatwa MUI. Kalau pun nantinya kajian itu dibawa ke Komisi Fatwa, Amidhan meyakini hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

Read More

16.48 | 0 komentar

Indonesia Paling Terancam Tubrukan Asteroid

Bencana tak hanya datang dari Bumi, seperti banjir, gempa, tsunami, atau gunung meletus. Tapi ada juga  ancaman malapetaka yang berasal dari luar angkasa: tubrukan asteroid.

Para peneliti dari University of Southampton membuat tabel negara yang diperkirakan akan terkena dampak terburuk dalam peristiwa tubrukan asteroid. Ada dua alasan mengapa negara-negara tersebut masuk "kategori paling terancam". Yakni, potensi banyaknya korban dan kerusakan infrastruktur yang bisa membuat negara itu lumpuh sehingga hampir tak mungkin kembali pulih. 

Negara-negara maju mendominasi daftar. Inilah daftar 10 negara paling berisiko: China,  Indonesia, India, Jepang, Amerika Serikat, Filipina, Italia, Inggris, Brazil,dan Nigeria. 

Namun, bukan berarti negara yang tak masuk daftar berarti bebas sepenuhnya. Swedia,  misalnya, negara ini juga berpotensi mengalami kerusakan  infrastruktur parah. 

Negara yang paling parah mengalami dampak hilangnya populasi penduduk adalah AS, China, Indonesia, India, dan Jepang. Sementara, negara dengan potensi kerusakan infrastruktur terbesar adalah Kanada, AS, Jepang, dan Swedia. 

Dari mana kesimpulan ini dihasilkan? Para peneliti menggunakan perangkat lunak(software) yang disebut NEOimpactor, ‘NEO’ adalah singkatan dari Near Earth Object programme.

"Ancaman Bumi ditabrak asteroid telah diterima sebagai ancaman bencana alam terbesar yang dihadapi umat manusia," kata Nick Bailey, ilmuwan University of Southampton yang mengembangkan perangkat lunak NEO, seperti dimuat Daily Mail, Rabu 29 Juni 2011 malam. "Konsekuensi kehilangan populasi manusia dan kerusakan  infrastruktur sangat besar."

Ditambahkan dia, sejarah mencatat bencana akibat asteroid. "Hampir 100 tahun lalu, di wilayah terpencil dekat Tunguska menjadi saksi mata bencana saat obyek yang  tak seberapa besar (diameter sekitar 50 meter) meledak  di udara," kata dia. "Untung saja di sana hanya ada  hutan. Jika meledak di London, misalnya, lain ceritanya, segalanya musnah."

Bailey menjelaskan tujuan penelitian yang dilakukan pihaknya adalah untuk memberi peringatan dini -- agar setiap negara -- khususnya yang berisiko tinggi -- melakukan mitigasi. Sementara, menurut DailyGalaxy.com, asteroid berdiameter 12 mil berpotensi memusnahkan kehidupan binatang dan tanaman. Seperti asteroid yang bertanggungjawab memusnahkan populasi dinosaurus 65 juta tahun lalu. Kala itu, asteroid berdiameter 10 mil menghujani Bumi, 25.000 batu dalam satu jam. Kekuatannya 100 megaton, atau sama dengan satu bom Hiroshima untuk semua orang di planet ini. 

Pasca megabencana itu, Bumi terhindar dari tragedi serupa karena medan gravitasi Yupiter melindungi Bumi dari paparan batu luar angkasa.

Read More

16.52 | 0 komentar